Landasan Hukum
Regulasi Jaminan Produk Halal
Daftar peraturan resmi dan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal (JPH) di Indonesia.
⚖️
Undang-Undang (UU)
Aturan hukum tertinggi yang menjadi landasan utama kewajiban sertifikasi halal.
UU No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang payung utama).
UU No. 6 Tahun 2023
Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU (Penyesuaian beberapa pasal JPH).
🏛️
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan turunan untuk pelaksanaan teknis dari undang-undang terkait.
PP No. 39 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
PP No. 43 Tahun 2023
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenag.
📋
Keputusan & Aturan Teknis
Ketentuan khusus dari Kemenag dan BPJPH mengenai tata cara pelaksanaan audit.
PMA No. 20 Tahun 2021
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Keputusan Kepala BPJPH
Pedoman teknis mengenai kriteria sistem jaminan produk halal.
Butuh Konsultasi Mengenai Kepatuhan Regulasi?
Tim auditor LPH HATI siap membantu mengedukasi alur dokumen bisnis Anda agar sesuai regulasi.